Din Dukung Opsi Penempatan Rohingnnya Di Pulau Galang
7 mins read

Din Dukung Opsi Penempatan Rohingnnya Di Pulau Galang

JAKARTA — Usulan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin agar pengungsi Rohingya ditempatkan di Pulau Galang dinilai perlu mendapatkan dukungan positif. Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam Prof Din Syamsuddin menegaskan, apa yang diwacanakan oleh wapres sungguh mendesak demi alasan kemanusiaan. “Mereka sudah menderita dari penindasan dan pengusiran ditambah penderitaan diombang-ambingkan ombak lautan tanpa makanan cukup,”Din kepada Republika, Kamis (7/12/2023). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan, etnis Rohingya sesungguhnya warga negara yang sah dan bahkan pernah ikut terlibat dalam Pemerintahan Myanmar. Namun, Rezim Junta Militer Myanmar, atas desakan kelompok keagamaan ekstrem, menindas mereka dan mengusir mereka dari kampung halamannya. “Para pengungsi Rohingya, yang kebetulan beragama Islam, terusir dari tanah kelahiran mereka di Rakhine State Myanmar, karena dianggap tidak berkewarganegaraan Myanmar walau mereka sudah lahir dan tinggal di sana berabad-abad secara turun-menurun,” kata Din yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia.

Para pengungsi Rohingya, yang kebetulan beragama Islam, terusir dari tanah kelahiran mereka di Rakhine State, Myanmar, karena dianggap tidak berkewarganegaraan Myanmar Dia menaksir ada ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di beberapa daerah dari di Aceh bahkan sampai di Sulawesi Selatan. Jumlah mereka pun cenderung bertambah. Masalahnya, lembaga pengungsi dunia UNHCR tidak berdaya atas alasan mereka stateless (tidak berkewarganegaraan). Pemerintah Indonesia pun tidak dapat berbuat banyak untuk menampung mereka demi menjaga solidaritas ASEAN. Adanya peran lembaga swadaya masyarakat dan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, para pengungsi tersebut bisa dibantu meski tidak maksimal. Menurut Din, sebagai bangsa yang cinta damai dan keadilan, apalagi memiliki Pancasila yang mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah saatnya negara untuk bertindak. Saatnya Indonesia menyediakan satu dari 17.500 pulau yang dimilikinya, seperti dulu Pemerintah Orde Baru menyediakan Pulau Galang bagi pengungsi Vietnam. “Semoga usul Wapres Ma’ruf Amin dapat dilaksanakan oleh Pemerintah RI sendiri. Tentu Bapak Wapres tidak hanya menyampaikan usul baik tersebut di media massa, tapi memimpin pelaksanaannya di lapangan secara nyata,” kata dia. Sebelumnya diberitakan, Wapres KH Ma’ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. “Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu,” kata Kiai Ma’ruf seusai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-GOV) Ke-3 Tahun 2023 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023). Wapres mengatakan, kedatangan pengungsi Rohingya yang kini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar-pemangku kepentingan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau, tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya.”Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang,” kata Mahfud seusai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara terperinci alasan menolak ide menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini, Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. “Forkopimda tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Riau, akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu,” kata Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk berpatroli guna mencegah kedatangan para pengungsi Rohingya. “Kita akan mencari jalan untuk mencari, pertama, kalau bisa enggak masuk. Bakamla tetap lakukan koordinasi untuk berpatroli,” kata dia. Mahfud menjelaskan, Bakamla akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dalam patroli di beberapa titik. Menurut Mahfud, sejauh ini pihaknya berfokus pada pencegahan pengungsi masuk dan pemindahan warga Rohingya yang sudah mengungsi ke tempat lain. Dia menjelaskan, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) hingga mencari tempat pengungsian baru. Menko Polhukam memastikan dalam waktu dekat akan menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi baru demi menghindari penumpukan warga. Ia juga menekankan, upaya tersebut semata-mata atas dasar rasa kemanusiaan. “Jadi, Rohingya itu pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan karena sifatnya kemanusiaan, kami sedang mencari jalan,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada saat yang sama, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah terlihat keluar kantor setelah rapat membahas tentang pengungsi Rohingya hari ini.Ia enggan membeberkan pembahasan dalam rapat tersebut kepada awak media. “Intinya, Bakamla siap mendukung kebijakan pemerintah,” katanya singkat. Wacana menjadikan Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau, pernah disuarakan pada 2015. Meski demikian, direktur Humas dan Promosi Badan Pengusahaan Batam saat itu, Purnomo Andi Antono, menjelaskan, Pulau Galang sulit dijadikan tempat perlindungan pengungsi Rohingya karena lokasi yang pernah menjadi pusat pengungsi Vietnam itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. BP Kawasan Batam merupakan institusi yang bertugas mengelola kawasan Batam, termasuk Pulau Galang.Ide menjadikan Pulau Galang sebagai tempat pengungsi Rohingya itu pertama kali disuarakan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta. Menurut Purnomo, ide itu sulit direalisasikan kecuali ada perintah dari pemerintah pusat yang tegas. Ia mengatakan, peruntukan Camp Vietnam adalah untuk kebutuhan pariwisata. “Kalau dari pemerintah mengubah itu, kami ikut. Selama ini tidak dialokasikan,” kata dia. Kondisi dari Camp Vietnam juga sudah memprihatinkan dan membutuhkan renovasi jika pemerintah akan menetapkannya sebagai tempat menerima pengungsi Rohingya. “Enggak bisa karena sudah lama tidak dihuni, itu situs sejarah. Harus ada renovasi. Kondisi asrama, rumah sakit, kayak gitu,” kata dia. Sebelumnya, Senin (4/12), Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait dengan penanganan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Kota Sabang. Perpres 125 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Aceh menyatakan, penanganan pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Provinsi Aceh beberapa pekan terakhir harus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady Utama menjelaskan, tim pemantauan Komnas HAM telah melakukan kunjungan lapangan ke empat lokasi penampungan sementara pengungsi Rohingya di Aceh, yaitu bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, SKB Bunk Gapu Bireuen, Pante Kulee Bate, dan Mina Raya Padang Tijie Pidie. Sebelum meninjau ke lapangan, tim Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan penjabat gubernur Aceh, Forkopimda Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, UNHCR, dan IOM. “Secara umum, penjabat gubernur Aceh menyampaikan kepada tim Komnas HAM bahwa pemda dengan alasan kemanusiaan akan menampung sementara para pengungsi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar dia di Banda Aceh, Selasa. Mengenai kedatangan para pengungsi Rohingya dan fenomena resistensi yang terjadi saat ini, Sepriady menyampaikan, semua pihak terkait hendaknya terus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab penanganan pengungsi dengan mengacu pada instrumen hukum yang tersedia, yakni Perpres 125, ketentuan internasional yang berlaku umum, dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, dia mengimbau semua pihak untuk konsisten melaksanakan aturan yang tersedia, mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. “Perlu atensi khusus terhadap fenomena resistensi tersebut sehingga situasi yang menempatkan atau mengakibatkan posisi masyarakat untuk berhadapan langsung dengan pengungsi dapat dihindari,” kata dia.